POJOK JABATAN FUNGSIONAL
REKAP PEJABAT JABATAN FUNGSIONAL
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin
Tabel Rekapitulasi Pejabat Jabatan Fungsional Pemkab Merangin
| Nomor ▲ | Jabatan Fungsional | Total Pejabat |
|---|---|---|
| 76 | Pekerja Sosial Ahli Muda | 1 |
| 77 | Pekerja Sosial Ahli Pertama | 1 |
| 78 | Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda | 4 |
| 79 | Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama | 4 |
| 80 | Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda | 1 |
| 81 | Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama | 2 |
| 82 | Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Ahli Muda | 1 |
| 83 | Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama | 1 |
| 84 | Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda | 7 |
| 85 | Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda | 4 |
| 86 | Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama | 1 |
| 87 | Penata Ruang Ahli Muda | 1 |
| 88 | Penata Ruang Ahli Pertama | 4 |
| 89 | Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian Ahli Pertama | 5 |
| 90 | Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda | 1 |
| 91 | Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda | 2 |
| 92 | Pengawas Koperasi Ahli Muda | 2 |
| 93 | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda | 2 |
| 94 | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda | 4 |
| 95 | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama | 2 |
| 96 | Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda | 2 |
| 97 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya | 4 |
| 98 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda | 3 |
| 99 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama | 6 |
| 100 | Pengawas Perdagangan Ahli Muda | 1 |
Kedudukan dan Tanggung Jawab
Jabatan Fungsional adalah jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS yang ditetapkan berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Instansi Pemerintah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional (JF)
JF Keahlian
- Ahli Utama
- Ahli Madya
- Ahli Muda
- Ahli Pertama
Jenjang JF ahli utama melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat tertinggi.
Jenjang JF ahli madya melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat tinggi.
Jenjang JF ahli muda melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat lanjutan.
Jenjang JF ahli pertama melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar.
JF Keterampilan
- Penyelia
- Mahir
- Terampil
- Pemula
Jenjang JF penyelia melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam JF keterampilan.
Jenjang JF mahir melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam JF keterampilan.
Jenjang JF terampil melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam JF keterampilan.
Jenjang JF pemula melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam JF keterampilan.
Tata Cara Pengusulan dan Penetapan JF
- Usulan
- Rekomendasi
- Perumusan Tugas Jabatan dan Uraian Kegiatan
- Uji Beban Kerja dan Norma Waktu
- Perancangan dan Pengharmonisasian Peraturan Menteri
- Paraf Persetujuan Instansi Pembina
- Penetapan Peraturan Menteri
- Pengundangan dan Penyebarluasan
Usulan disampaikan oleh pimpinan Instansi Pemerintah kepada Menteri dengan melampirkan naskah akademik untuk ditelaah/dikaji/dianalisis.
Menteri atau pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi SDM aparatur menerbitkan surat rekomendasi usulan JF.
Instansi Pembina bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara merumuskan tugas jabatan uraian kegiatan, dan hasil kerja (output).
Dilaksanakan berdasarkan volume pekerjaan, standar waktu kerja setiap tahun, tingkat kesulitan, dan risiko pekerjaan.
Dilakukan bersama Instansi Pemerintah terkait untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi peraturan serta mendapatkan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Rancangan Peraturan Menteri diparaf pada tiap-tiap lembar dan dibubuhi tanda tangan serta nama oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya instansi pembina JF dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menangani urusan SDM Aparatur Kemenpan RB.
Menteri menetapkan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri yang telah ditetapkan, dilakukan pengundangan disertai analisa kesesuaian terhadap Pancasila, UUD'45, peraturan perundang-undangan dan dilakukan autentifikasi leh Kemenpan RB. Selanjutnya Kemenpan RB menyampaikan naskah salinan Peraturan Menteri tersebut kepada Instansi Pembina dan Badan Kepegawaian Negara.
Pengangkatan Jabatan Fungsional
Pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF keterampilan dilakukan melalui:
- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain
- Penyesuaian
- Promosi
Selain itu pengangkatan ke dalam JF tertentu dapat dilakukan melalui pengangkatan PPPK
Tata Cara Pengangkatan JF
- Pengangkatan Pertama
- Perpindahan dari Jabatan Lain
- Penyesuaian/Inpassing
- Promosi
• PyB mengusulkan pengangkatan pertama PNS dalam JF kepada PPK untuk: JF ahli pertama;
JF ahli muda; JF pemula; dan JF terampil.
• Pengangkatan pertama dalam JF ditetapkan oleh PPK.
Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan Jabatan diusulkan oleh:
• PPK kepada Presiden bagi PNS yang akan menduduki JF ahli utama (ditetapkan oleh Presiden)
• PyB kepada PPK bagi PNS yang akan menduduki JF selain JF ahli utama (ditetapkan oleh PPK)
• Pengangkatan PNS yang akan menduduki JF melalui penyesuaian diusulkan oleh PyB kepada PPK.
• Pengangkatan PNS dalam JF ini sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh PPK.
Pengangkatan dalam JF melalui promosi diusulkan oleh:
• PPK kepada Presiden bagi PNS yang akan menduduki JF ahli utama (ditetapkan oleh Presiden)
• PyB kepada PPK bagi PNS yang akan menduduki JF selain JF ahli utama (ditetapkan oleh PPK)
Penilaian Kinerja
- Bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier
- Dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manafaat yang dicapai, serta perilaku PNS
- Dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan
Penyusunan SKP JF
SKP wajib disusun dan akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung, yang berisi:
- Kinerja utama disusun dalam bentuk Target Angka Kredit.
- Kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
Target Angka Kredit
Kinerja utama yang berisi butir kegiatan dan diberikan nilai Angka Kredit berdasarkan lampiran Peraturan Menteri terkait JF yang diduduki. Ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah waktu sejak menduduki jabatan pada tahun berjalan, yaitu:
Contoh:
Di tanggal 1 April 2022 Pejabat Fungsional Ahli Pertama menduduki jenjang Ahli Muda maka
Target Angka Kredit ditetapkan sebagai berikut:
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 = (25/12) × 9 = 18,75
Target angka kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang JF
JF Keahlian
- Ahli Utama
- Ahli Madya
- Ahli Muda
- Ahli Pertama
Paling sedikit 50 Angka Kredit atau 20 Angka Kredit jika Pejabat Fungsional memiliki pangkat tertinggi pada jenjang tertinggi.
Paling sedikit 37,5 Angka Kredit, atau 30 Angka Kredit jika belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan lebih tinggi, & 20 Angka Kredit jika Pejabat Fungsional memiliki pangkat tertinggi pada jenjang tertinggi.
Paling sedikit 25 Angka Kredit atau 20 Angka Kredit jika belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan lebih tinggi.
Paling sedikit 12,5 Angka Kredit atau 10 Angka Kredit jika belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan lebih tinggi.
JF Keterampilan
- Penyelia
- Mahir
- Terampil
- Pemula
Paling sedikit 25 Angka Kredit atau 20 Angka Kredit jika Pejabat Fungsional memiliki pangkat tertinggi pada jenjang tertinggi.
Paling sedikit 12,5 Angka Kredit atau 10 Angka Kredit jika belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan lebih tinggi.
Paling sedikit 5 Angka Kredit atau 4 Angka Kredit jika belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan lebih tinggi.
Paling sedikit 3,75 Angka Kredit atau 3 Angka Kredit jika belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan lebih tinggi.
Penilaian SKP dan Capaian Angka Kredit
Penilaian SKP dan Perilaku Kerja
Dilakukan oleh pejabat penilai dengan membandingkan realisasi dan target melalui
pengumpulan bukti-bukti empiris. Periode pengukuran dilakukan secara periodik setiap bulan,
setiap triwulan, setiap semester, dan/atau tahunan.
Penilaian perilaku kerja dapat berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan/atau bawahan langsung,
dan dituangkan dalam dokumen perilaku kerja. Perilaku kerja yang dinilai meliputi aspek:
- Orientasi Pelayanan
- Komitmen
- Inisiatif kerja
- Kerjasama
- Kepemimpinan
Capaian Angka Kredit
- Capaian Angka Kredit diperoleh dari hasil penilaian SKP yang ditetapkan dalam bentuk penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai.
- Penilaian capaian angka kredit berdasarkan standar kualitas hasil pekerjaan yang disusun oleh Instansi Pembina JF.
- Capaian Angka Kredit ditetapkan paling tinggi 150% dari target Angka Kredit setiap tahun.
- Bukti fisik dan laporan Hasil Kerja dapat disampaikan kepada Tim Penilai sebagai bahan pertimbangan.
Pengusulan dan Penetapan Angka Kredit
Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit
- JF Keahlian : paling rendah Pejabat Administrator yang membidangi JF atau kepegawaian.
- JF Keterampilan : paling rendah Pejabat Pengawas yang membidangi JF atau kepegawaian.
Pejabat yang menetapkan Angka Kredit
- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Instansi Pembina bagi JF jenjang Ahli Utama
- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada instansinya bagi JF jenjang Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya dan JF kategori Keterampilan
Instansi Pembina
Instansi Pembina berperan sebagai pengelola JF yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
Tugas Instansi Pembina JF:
- Menyusun pedoman formasi JF.
- Menyusun standar kompetensi JF.
- Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF.
- Menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja.
- Menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas.
- Menyusun kurikulum pelatihan JF.
- Menyelenggarakan pelatihan JF.
- Membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan.
- Menyelenggarakan uji kompetensi JF.
- Menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF.
- Melakukan sosialisasi JF.
- Mengembangkan sistem informasi JF.
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas JF.
- Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF.
- Memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF.
- Melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF.
- Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dalam rangka pembinaan karier.
Tabel Instansi Pembina Jabatan Fungsional
| Nomor | Jabatan Fungsional | Instansi Pembina |
|---|---|---|
| 1 | Administrator Database Kependudukan | Kementerian Dalam Negeri |
| 2 | Administrator Kesehatan | Kementerian Kesehatan |
| 3 | Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 4 | Agen Intelijen | Badan Intilijen Negara (BIN) |
| 5 | Analis Akuakultur | Kementerian Keluatan dan Perikanan |
| 6 | Analis Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara | Sekretariat Jenderal DPR RI |
| 7 | Analis Anggaran | Kementerian Keuangan |
| 8 | Analis Data Ilmiah | Lembaga Ilmju Pengetahuan Indonesia (LIPI) |
| 9 | Analis Hukum | Kementerian Hukum dan HAM |
| 10 | Analis Intelijen | Badan Intilijen Negara (BIN) |
| 11 | Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan | Kementerian Perdagangan |
| 12 | Analis Kebakaran | Kementerian Dalam Negeri |
| 13 | Analis Kebencanaan | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) |
| 14 | Analis Kebijakan | Lembaga Administrasi Negara (LAN) |
| 15 | Analis Keimigrasian | Kementerian Hukum dan HAM |
| 16 | Analis Kekayaan Intelektual | Kementerian Hukum dan HAM |
| 17 | Analis Ketahanan Pangan | Kementerian Pertanian |
| 18 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah | Kementerian Keuangan |
| 19 | Analis Legislatif | Sekretariat Jenderal DPR RI |
| 20 | Analis Pasar Hasil Perikanan | Kementerian Keluatan dan Perikanan |
| 21 | Analis Pasar Hasil Pertanian | Kementerian Pertanian |
| 22 | Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | Lembaga Ilmju Pengetahuan Indonesia (LIPI) |
| 23 | Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif | Sekretariat Jenderal DPR RI |
| 24 | Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | Komisi Pemberantasan Korupsi |
| 25 | Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan | Kementerian Keuangan |
| 26 | Analis Pengelolaan Keuangan APBN | Kementerian Keuangan |
| 27 | Analis Pengembangan Kompetensi ASN | Lembaga Administrasi Negara (LAN) |
| 28 | Analis Pengusahaan Jasa Kelautan | Kementerian Keluatan dan Perikanan |
| 29 | Analis Perbendaharaan Negara | Kementerian Keuangan |
| 30 | Analis Perdagangan | Kementerian Perdagangan |
| 31 | Analis Perkarantinaan Tumbuhan | Kementerian Pertanian |
| 32 | Analis Perkebunrayaan | Lembaga Ilmju Pengetahuan Indonesia (LIPI) |
| 33 | Analis Pertahanan Negara | Kementerian Pertahanan |
| 34 | Analis Prasarana dan Sarana Pertanian | Kementerian Pertanian |
| 35 | Analis Standardisasi | Badan Standardisasi Nasional |
| 36 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Badan Kepegawaian Negara (BKN) |
| 37 | Analis Transaksi Keuangan | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) |
| 38 | Apoteker | Kementerian Kesehatan |
| 39 | Arsiparis | Arsip Nasional (ANRI) |
| 40 | Asesor Manajemen Mutu Industri | Kementerian Perindustrian |
| 41 | Asisten Agen Intelijen | Badan Intilijen Negara (BIN) |
| 42 | Asisten Apoteker | Kementerian Kesehatan |
| 43 | Asisten Inspektur Angkutan Udara | Kementerian Perhubungan |
| 44 | Asisten Inspektur Bandar Udara | Kementerian Perhubungan |
| 45 | Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan | Kementerian Perhubungan |
| 46 | Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara | Kementerian Perhubungan |
| 47 | Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan | Kementerian Keluatan dan Perikanan |
| 48 | Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan | Kementerian Perhubungan |
| 49 | Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara | Kementerian Perhubungan |
| 50 | Asisten Konselor Adiksi | Badan Narkotika Nasional (BNN) |
| 51 | Asisten Pelatih Olahraga | Kementerian Pemuda dan Olah Raga |
| 52 | Asisten Pembimbing Kemasyarakatan | Kementerian Hukum dan HAM |
| 53 | Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | Kementerian Keluatan dan Perikanan |
| 54 | Asisten Pembina Profesi Keuangan | Kementerian Keuangan |
| 55 | Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai | Kementerian Keuangan |
| 56 | Asisten Pemeriksa Pajak | Kementerian Keuangan |
| 57 | Asisten Penata Anestesi | Kementerian Kesehatan |
| 58 | Asisten Penata Kadastral | Kementerian ATR/BPN |
| 59 | Asisten Penata Kelola Intelijen | Badan Intilijen Negara (BIN) |
| 60 | Asisten Penata Laboratorium Narkotika | Badan Narkotika Nasional (BNN) |
| 61 | Asisten Pengawas Kelautan | Kementerian Keluatan dan Perikanan |
| 62 | Asisten Pengawas Perikanan | Kementerian Keluatan dan Perikanan |
| 63 | Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap | Kementerian Keluatan dan Perikanan |
| 64 | Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| 65 | Asisten Penilai Pajak | Kementerian Keuangan |
| 66 | Asisten Penyuluh Pajak | Kementerian Keuangan |
| 67 | Asisten Penyuluh Perikanan | Kementerian Keluatan dan Perikanan |
| 68 | Asisten Perisalah Legislatif | Sekretariat Jenderal DPR RI |
| 69 | Asisten Pranata Siaran | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| 70 | Asisten Statistisi | Badan Pusat Statistik (BPS) |
| 71 | Asisten Teknisi Siaran | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| 72 | Assessor SDM Aparatur | Badan Kepegawaian Negara (BKN) |
| 73 | Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara | Badan Kepegawaian Negara (BKN) |
| 74 | Auditor | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) |
| 75 | Bidan | Kementerian Kesehatan |
| 76 | Diplomat | Kementerian Luar Negeri |
| 77 | Dokter Gigi | Kementerian Kesehatan |
| 78 | Dokter Hewan Karantina | Kementerian Pertanian |
| 79 | Dokter Pendidik Klinis | Kementerian Kesehatan |
| 80 | Dokter | Kementerian Kesehatan |
| 81 | Dosen | Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan |
| 82 | Entomolog Kesehatan | Kementerian Kesehatan |
| 83 | Epidemiolog Kesehatan | Kementerian Kesehatan |
| 84 | Fisikawan Medis | Kementerian Kesehatan |
| 85 | Fisioterapis | Kementerian Kesehatan |
| 86 | Guru | Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan |
| 87 | Inspektur Angkutan Udara | Kementerian Perhubungan |
| 88 | Inspektur Bandar Udara | Kementerian Perhubungan |
| 89 | Inspektur Keamanan Penerbangan | Kementerian Perhubungan |
| 90 | Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara | Kementerian Perhubungan |
| 91 | Inspektur Ketenagalistrikan | Kementerian ESDM |
| 92 | Inspektur Minyak dan Gas Bumi | Kementerian ESDM |
| 93 | Inspektur Mutu Hasil Perikanan | Kementerian Keluatan dan Perikanan |
| 94 | Inspektur Navigasi Penerbangan | Kementerian Perhubungan |
| 95 | Inspektur Panas Bumi | Kementerian ESDM |
| 96 | Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara | Kementerian Perhubungan |
| 97 | Inspektur Tambang | Kementerian ESDM |
| 98 | Instruktur | Kementerian Ketenagakerjaan |
| 99 | Jaksa | Kejaksaan Agung |
| 100 | Kataloger | Kementerian Pertahanan |
| 101 | Konselor Adiksi | Badan Narkotika Nasional (BNN) |
| 102 | Kurator Keperdataan | Kementerian Hukum dan HAM |
| 103 | Kurator Koleksi Hayati | Lembaga Ilmju Pengetahuan Indonesia (LIPI) |
| 104 | Manggala Informatika | Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) |
| 105 | Mediator Hubungan Industrial | Kementerian Ketenagakerjaan |
| 106 | Medik Veteriner | Kementerian Pertanian |
| 107 | Metrolog | Badan Standardisasi Nasional |
| 108 | Negosiator Perdagangan | Kementerian Perdagangan |
| 109 | Nutrisionis | Kementerian Kesehatan |
| 110 | Okupasi Terapis | Kementerian Kesehatan |
| 111 | Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Operator SIAK) | Kementerian Dalam Negeri |
| 112 | Orthosis Prostetis | Kementerian Kesehatan |
| 113 | Pamong Belajar | Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan |
| 114 | Pamong Budaya | Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan |
| 115 | Paramedik Karantina Hewan | Kementerian Pertanian |
| 116 | Paramedik Veteriner | Kementerian Pertanian |
| 117 | Pekerja Sosial | Kementerian Sosial |
| 118 | Pelatih Olahraga | Kementerian Pemuda dan Olah Raga |
| 119 | Pelelang | Kementerian Keuangan |
| 120 | Pemadam Kebakaran | Kementerian Dalam Negeri |
| 121 | Pembimbing Kemasyarakatan | Kementerian Kesehatan |
| 122 | Pembimbing Kesehatan Kerja | Kementerian Hukum dan HAM |
| 123 | Pembina Industri | Kementerian Perindustrian |
| 124 | Pembina Jasa Konstruksi | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 125 | Pembina Keamanan Pemasyarakatan | Kementerian Hukum dan HAM |
| 126 | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | Kementerian Keluatan dan Perikanan |
| 127 | Pembina Profesi Keuangan | Kementerian Keuangan |
| 128 | Pembina Teknis Perbendaharaan Negara | Kementerian Keuangan |
| 129 | Pemeriksa Bea dan Cukai | Kementerian Keuangan |
| 130 | Pemeriksa Desain Industri | Kementerian Hukum dan HAM |
| 131 | Pemeriksa Karantina Tumbuhan | Kementerian Pertanian |
| 132 | Pemeriksa Keimigrasian | Kementerian Hukum dan HAM |
| 133 | Pemeriksa Merek | Kementerian Hukum dan HAM |
| 134 | Pemeriksa Pajak | Kementerian Keuangan |
| 135 | Pemeriksa Paten | Kementerian Hukum dan HAM |
| 136 | Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi | Kementerian Perdagangan |
| 137 | Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman | Kementerian Pertanian |
| 138 | Pemeriksa | BPK |
| 139 | Penata Anestesi | Kementerian Kesehatan |
| 140 | Penata Kadastral | Kementerian ATR/BPN |
| 141 | Penata Kanselerai | Kementerian Luar Negeri |
| 142 | Penata Kehakiman | Sekeretariat Jenderal Komisi Yudisial |
| 143 | Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 144 | Penata Kelola Intelijen | Badan Intilijen Negara (BIN) |
| 145 | Penata Kelola Jalan dan Jembatan | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 146 | Penata Kelola Pemilihan Umum | Komisi Pemilihan Umum |
| 147 | Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan | BASARNAS/BNPP |
| 148 | Penata Kelola Penyehatan Lingkungan | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 149 | Penata Kelola Perumahan | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 150 | Penata Kelola Perusahaan Negara | Badan Usaha Milik Negara (BUMN) |
| 151 | Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana | Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) |
| 152 | Penata Laboratorium Narkotika | Badan Narkotika Nasional (BNN) |
| 153 | Penata Laksana Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 154 | Penata Laksana Barang | Kementerian Keuangan |
| 155 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 156 | Penata Laksana Penyehatan Lingkungan | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 157 | Penata Laksana Sumber Daya Air | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 158 | Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia | Kementerian Hukum dan HAM |
| 159 | Penata Penanggulangan Bencana | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) |
| 160 | Penata Penerbitan Ilmiah | Lembaga Ilmju Pengetahuan Indonesia (LIPI) |
| 161 | Penata Perizinan | Kementerian Dalam Negeri |
| 162 | Penata Perlindungan Saksi dan Korban | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban |
| 163 | Penata Pertanahan | Kementerian ATR/BPN |
| 164 | Penata Ruang | Kementerian ATR/BPN |
| 165 | Peneliti | Lembaga Ilmju Pengetahuan Indonesia (LIPI) |
| 166 | Penera | Kementerian Perdagangan |
| 167 | Penerjemah | Sekretariat Kabinet |
| 168 | Pengaman Pemasyarakatan | Kementerian Hukum dan HAM |
| 169 | Pengamat Gunung Api | Kementerian ESDM |
| 170 | Pengamat Meteorologi dan Geofisika | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Giofisika (BMKG) |
| 171 | Pengamat Tera | Kementerian Perdagangan |
| 172 | Pengantar Kerja | Kementerian Ketenagakerjaan |
| 173 | Pengawas Alat dan Mesin Pertanian | Kementerian Pertanian |
| 174 | Pengawas Benih Tanaman | Kementerian Pertanian |
| 175 | Pengawas Bibit Ternak | Kementerian Pertanian |
| 176 | Pengawas Farmasi dan Makanan | Baadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) |
| 177 | Pengawas Intelijen | Badan Intilijen Negara (BIN) |
| 178 | Pengawas Kelautan | Kementerian Keluatan dan Perikanan |
| 179 | Pengawas Kemetrologian | Kementerian Perdagangan |
| 180 | Pengawas Keselamatan Pelayaran | Kementerian Perhubungan |
| 181 | Pengawas Ketenagakerjaan | Kementerian Ketenagakerjaan |
| 182 | Pengawas Koperasi | Kementerian Koperasi dan UKM |
| 183 | Pengawas Lingkungan Hidup | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 184 | Pengawas Mutu Hasil Pertanian | Kementerian Pertanian |
| 185 | Pengawas Mutu Pakan | Kementerian Pertanian |
| 186 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | Kementerian Dalam Negeri |
| 187 | Pengawas Perdagangan | Kementerian Perdagangan |
| 188 | Pengawas Perikanan | Kementerian Keluatan dan Perikanan |
| 189 | Pengawas Radiasi | Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) |
| 190 | Pengawas Sekolah | Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan |
| 191 | Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir | Kementerian Keluatan dan Perikanan |
| 192 | Pengelola Kesehatan Ikan | Kementerian Keluatan dan Perikanan |
| 193 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | LKPP |
| 194 | Pengelola Produksi Perikanan Tangkap | Kementerian Keluatan dan Perikanan |
| 195 | Pengelola Sumber Daya Air | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 196 | Pengembang Kurikulum | Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan |
| 197 | Pengembang Penilaian Pendidikan | Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan |
| 198 | Pengembang Sistem Intelijen | Badan Intilijen Negara (BIN) |
| 199 | Pengembang Teknologi Nuklir | Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) |
| 200 | Pengembang Teknologi Pembelajaran | Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan |
| 201 | Pengendali Dampak Lingkungan | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 202 | Pengendali Ekosistem Hutan | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 203 | Pengendali Frekuensi Radio | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| 204 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan | Kementerian Keluatan dan Perikanan |
| 205 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan | Kementerian Pertanian |
| 206 | Penggerak Swadaya Masyarakat | Kementerian Desa dan PDT |
| 207 | Penghulu | Kementerian Agama |
| 208 | Penguji Kendaraan Bermotor | Kementerian Perhubungan |
| 209 | Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Kementerian Ketenagakerjaan |
| 210 | Penguji Mutu Barang | Kementerian Perdagangan |
| 211 | Penguji Perangkat Telekomunikasi | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| 212 | Penilai Pajak | Kementerian Keuangan |
| 213 | Penilai Pemerintah | Kementerian Keuangan |
| 214 | Penilik | Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan |
| 215 | Penjamin Mutu Produk | Kementerian Perdagangan |
| 216 | Pentashih Mushaf Al-Qur?an | Kementerian Agama |
| 217 | Penyelidik Bumi | Kementerian ESDM |
| 218 | Penyelidik Tindak Pidana Korupsi | Komisi Pemberantasan Korupsi |
| 219 | Penyidik BNN | Badan Narkotika Nasional (BNN) |
| 220 | Penyidik Tindak Pidana Korupsi | Komisi Pemberantasan Korupsi |
| 221 | Penyuluh Agama | Kementerian Agama |
| 222 | Penyuluh Hukum | Kementerian Hukum dan HAM |
| 223 | Penyuluh Kehutanan | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 224 | Penyuluh Keluarga Berencana | Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) |
| 225 | Penyuluh Lingkungan Hidup | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 226 | Penyuluh Narkoba | Badan Narkotika Nasional (BNN) |
| 227 | Penyuluh Pajak | Kementerian Keuangan |
| 228 | Penyuluh Perikanan | Kementerian Keluatan dan Perikanan |
| 229 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan | Kementerian Perindustrian |
| 230 | Penyuluh Pertanian | Kementerian Pertanian |
| 231 | Penyuluh Sosial | Kementerian Sosial |
| 232 | Perancang Peraturan Perundang-undangan | Kementerian Hukum dan HAM |
| 233 | Perawat | Kementerian Kesehatan |
| 234 | Perekam Medis | Kementerian Kesehatan |
| 235 | Perekayasa | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) |
| 236 | Perencana | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) |
| 237 | Perisalah Legislatif | Sekretariat Jenderal DPR RI |
| 238 | Polisi Kehutanan | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 239 | Polisi Pamong Praja | Kementerian Dalam Negeri |
| 240 | Pranata Hubungan Masyarakat | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| 241 | Pranata Informasi Diplomatik | Kementerian Luar Negeri |
| 242 | Pranata Keuangan APBN | Kementerian Keuangan |
| 243 | Pranata Komputer | Badan Pusat Statistik (BPS) |
| 244 | Pranata Laboratorium Kemetrologian | Kementerian Perdagangan |
| 245 | Pranata Laboratorium Kesehatan | Kementerian Kesehatan |
| 246 | Pranata Laboratorium Pendidikan | Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan |
| 247 | Pranata Nuklir | Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) |
| 248 | Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | Komisi Pemberantasan Korupsi |
| 249 | Pranata Pencarian dan Pertolongan | BASARNAS/BNPP |
| 250 | Pranata Peradilan | Mahkamah Agung RI |
| 251 | Pranata Siaran | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| 252 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur | Badan Kepegawaian Negara (BKN) |
| 253 | Psikolog Klinis | Kementerian Kesehatan |
| 254 | Pustakawan | Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) |
| 255 | Radiografer | Kementerian Kesehatan |
| 256 | Refraksionis Optisien | Kementerian Kesehatan |
| 257 | Sandiman | Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) |
| 258 | Statistisi | Badan Pusat Statistik (BPS) |
| 259 | Surveyor Pemetaan | Badan Informasi Geospasial (BIG) |
| 260 | Teknisi Akuakultur | Kementerian Keluatan dan Perikanan |
| 261 | Teknisi Elektromedis | Kementerian Kesehatan |
| 262 | Teknisi Gigi | Kementerian Kesehatan |
| 263 | Teknisi Kesehatan Ikan | Kementerian Keluatan dan Perikanan |
| 264 | Teknisi Penelitian dan Perekayasaan | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) |
| 265 | Teknisi Penerbangan | Kementerian Perhubungan |
| 266 | Teknisi Perkebunrayaan | Lembaga Ilmju Pengetahuan Indonesia (LIPI) |
| 267 | Teknisi Siaran | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| 268 | Tenaga Promosi Kesehatan | Kementerian Kesehatan |
| 269 | Tenaga Sanitasi Lingkungan | Kementerian Kesehatan |
| 270 | Terapis Gigi dan Mulut | Kementerian Kesehatan |
| 271 | Terapis Transfusi Darah | Kementerian Kesehatan |
| 272 | Terapis Wicara | Kementerian Kesehatan |
| 273 | Widyabasa | Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan |
| 274 | Widyaiswara | Lembaga Administrasi Negara (LAN) |
| 275 | Widyaprada | Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan |
| 276 | Auditor Kepegawaian | Belum Diketahui |
| 277 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | Belum Diketahui |
| 278 | Rescuer | Belum Diketahui |
| 279 | Sanitarian | Belum Diketahui |
| 280 | Teknik Jalan dan Jembatan | Belum Diketahui |
| 281 | Teknik Pengairan | Belum Diketahui |
| 282 | Teknik Penyehatan Lingkungan | Belum Diketahui |
| 283 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan | Belum Diketahui |
| 284 | Teknisi Transfusi Darah | Belum Diketahui |